Kadis TPHP Prov. Kalteng Terima Kunker Pj. Bupati Murung Raya Koordinasikan Perluasan Areal Tanam Padi

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (TPHP) Sunarti menerima kunjungan kerja Penjabat (Pj) Bupati Murung Raya Hermon beserta jajaran ke Dinas TPHP Prov. Kalteng, Selasa (2/7/2024). Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk koordinasi terkait Perluasan Areal Tanam (PAT) Padi di Kabupaten Murung Raya. Dalam paparannya, Pj. Bupati Murung Raya menyampaikan bahwa untuk mengurangi dampak defisit pangan, mendukung kesejahteraan petani dan mengendalikan inflasi, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Murung Raya mendukung program Ketahanan dan Kemandirian Pangan. Hal ini dapat dilihat dari potensi lahan padi sawah dan padi ladang. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terdiri dari Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) seluas 14 hektar dan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LCP2B) seluas 50 hektar. “Untuk padi ladang, Kabupaten Murung Raya memiliki potensi seluas 41.743,99 hektar. Realisasi tanam tahun 2023 seluas 3.463 hektar. Target tahun 2024 seluas 10.000 hektar. Untuk mendukung pertanaman target 2024 ini memerlukan benih padi, pupuk NPK, herbisida, insektisida dan fungisida. Untuk dukungan sumber daya manusia, Pemkab Murung Raya memiliki penyuluh pertanian sebanyak 42 orang,” jelasnya. Disampaikan pula, kendala dan permasalahan yang dihadapi yaitu minimnya ketersediaan benih dan saprodi, budaya petani lokal dalam membuka lahan masih dengan cara membakar, perubahan iklim dan sulitnya memetakan luas lahan petani secara polygon karena susahnya jaringan internet. “Untuk memacu perluasan luas tanam padi, Pemkab Murung Raya melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya mengadakan Lomba Tambah Luas Tanam Padi Penyuluh Pertanian di Kabupaten Murung Raya yang akan dinilai bulan Oktober tahun ini,” tambah Hermon. Selanjutnya, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Kalteng Sunarti dalam sambutan dan paparannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas TPHP mendukung sepenuhnya program PAT ini. Bahkan, Kalteng mendapatkan alokasi Program Perluasan Areal Tanam (PAT) melalui tiga kegiatan utama yakni Upaya Khusus Optimalisasi Lahan Rawa, Pompanisasi dan Padi Sisip/Tusip antara tanaman perkebunan dengan Padi Gogo. “Untuk kegiatan Upaya Khusus Optimalisasi Lahan Rawa Kalimantan Tengah yang semula mendapatkan alokasi seluas 81.000 hektar, karena ada beberapa kendala penyiapan calon petani calon lokasi (CPCL) direvisi menjadi 64.326 hektar. Untuk itu, diharapkan untuk Kabupaten Murung Raya agar segera membuat usulan terkait OPLA dan Pompanisasi ini, terkait dinamika yang berkembang seperti penyaluran pupuk subsidi dan lain-lain agar segera berkoordinasi dengan bidang teknis terkait,” ucap Sunarti. “Pada tahun 2024 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki program strategis pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan 2 (dua) diantaranya merupakan Proyek Strategis Daerah (PSD) yaitu pabrik beras Rice to Rice dan penggilingan padi Rice Milling Plant. Program yang lain yaitu Pabrik Pakan, Close House/Apartemen Ayam, Smart Green House, Ayam Kampung Kalimantan Super, dan Penangkaran Rusa. Selain itu, ada Program Kartu Tani Berkah sebanyak 49.308 kepada petani Kalteng, dengan tujuan membantu mendapatkan sarana produksi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian,” pungkas Sunarti.Tampak hadir mendampingi Pj. Bupati Murung Raya yaitu Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Reyzal Samat, ⁠Kepala Dinas Ketahanan Pangan Yulianus, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Suria Siri, dan Pejabat Eselon III dan IV beserta staf. Turut hadir pula Sekretaris Dinas TPHP Prov. Kalteng Retno Nurhayati Utaminingsih dan Pejabat Eselon III Dinas TPHP Prov. Kalteng.

Selengkapnya

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Presiden Joko Widodo menyatakan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, adalah salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang punya peran penting, yakni memasok stok pangan ke IKN. Oleh karena itu, Jokowi menyebutkan, surplus produksi beras di Kotawaringin Timur akan dibawa ke IKN, begitu pula dengan sejumlah kabupaten penyangga IKN lainnya. "Kalau nanti indeksnya naik dari yang biasanya panen satu kali jadi tiga kali artinya ada kelebihan produksi, dari situlah nanti akan dibawa ke IKN," kata Jokowi saat meninjau pompanisasi di Desa Bapeang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (26/6/2024). "Tidak hanya Kotawaringin Timur saja, tapi juga kabupaten-kabupaten lain yang kelebihan produksi," ujar dia melanjutkan. Baca juga: Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan Jokowi menuturkan, pompanisasi yang sedang digencarkan oleh pemerintah mampu meningkatkan frekuensi panen di wilayah produksi. Bantah Menggusur, Otorita IKN Tetap Akan Pindahkan Warga jika Lahan Diperlukan Artikel Kompas.id Sebab, dengan adanya pompanisasi, air dapat dipompa dan dialirkan ke sawah dan ladang agar tidak mengalami kekeringan yang berujung gagal panen. "Yang dulunya dua (kali panen) bisa jadi tiga. Yang sebelumnya satu (kali panen) bisa jadi dua atau tiga," ucap Jokowi. Mantan wali kota Solo ini menyebutkan, pemerintah akan mendistribusikan 70.000 unit pompa ke seluruh Indonesia untuk mengantisipasi dampak kekeringan akibat El Nino. Baca juga: Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa "Untuk apa? Ya seperti ini, air yang di bawah sawahnya agak ke atas, enggak bisa naik ke atas gara-gara enggak ada hal kecil, pompa. Tapi ini menjadi sangat krusial," kata Jokowi. Jokowi didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan ke Desa Bapeang. Selain itu, hadir pula Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor yang ikut mendampingi Jokowi.

Selengkapnya

Jokowi: Bantuan Pompanisasi untuk Petani Kotim Antisipasi Kekeringan Panjang

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi meninjau bantuan pompanisasi untuk petani di Desa Bapeang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rabu, 26 Juni 2024. "Hampir semua negara terkena gelombang panas kekeringan panjang sehingga semua negara mengalami penurunan produksi beras," kata Presiden Jokowi. Saat ini banyak negara yang sebelumnya melakukan ekspor beras menutup kran ekspor karena beras diutamakan untuk konsumsi negara sendiri. Indonesia juga mengalami hal yang sama karena perkiraan BMKG pada Juli hingga Oktober akan ada gelombang panas yang harus diantisipasi. Sehingga, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi agar produksi pangan tetap stabil di tengah kekeringan. Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan bantuan pompanisasi di seluruh tanah air. Batuan tersebut diawali 20 ribu unit di seluruh tanah air kemudian akan terus ditingkatkan hingga 70 ribu unit. "Karena air ada di bawah sementara sawahnya di atas, membuat air tidak bisa naik karena tidak ada pompa. Ini hal kecil tapi sangat krusial," ujarnya. Dirinya berbincang dengan petani dan menemui fakta bahwa bantuan pompanisasi dampaknya sangat baik. Petani yang biasanya hanya 1 atau 2 kali panen naik menjadi 2 hingga 3 kali panen. "Pompanisasi membantu meningkatkan Produktivitas petani dan bagus selain masalah lain yang berkaitan dengan pupuk," imbuhnya. Adapun Kotim telah menerima 31 unit bantuan pompa baru bisa mengairi 435 hektare dari total 7.600 hektare potensi swah tadahhujan yang ada. Sehingga kebutuhan pompa tersebut masih akan diusahakan dari Kementerian Pertanian.

Selengkapnya

Respons Potensi Kekeringan Panjang, Presiden Tinjau Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian (pompanisasi) di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada Rabu, 26 Juni 2024. Peninjauan ini dilakukan sebagai respons terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung dari Juli hingga Oktober mendatang. Dalam keterangannya di hadapan awak media usai peninjauan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini semua negara terdampak gelombang panas dan kekeringan panjang. Karena itu, semua negara mengalami penurunan produksi beras. “Banyak negara yang sebelumnya ekspor beras menjadi dipakai untuk dirinya sendiri. Negara kita juga sama, perkiraan dari BMKG nanti Juli, Agustus, September, Oktober dan mudah-mudahan enggak terus itu akan ada gelombang panas, kekeringan, yang itu harus diantisipasi. Oleh sebab itu disiapkan dulu antisipasinya, yang namanya pompanisasi,” ujarnya. Presiden menjelaskan bahwa pompanisasi di seluruh tanah air akan melibatkan distribusi awal sebanyak 20 ribu unit pompa, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi sekitar 70 ribu unit. “Untuk apa? Ya seperti ini, air yang di bawah sawahnya agak ke atas, enggak bisa naik ke atas gara-gara enggak ada hal kecil, pompa. Tapi ini menjadi sangat krusial,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga berinteraksi langsung dengan para petani. Menurut petani setempat, keberadaan pompa sudah memungkinkan peningkatan frekuensi panen. “Ya yang dulunya dua (kali panen) bisa jadi tiga. Yang sebelumnya satu (kali panen) bisa jadi dua atau tiga,” ucap Presiden, menandakan peningkatan signifikan dalam produktivitas pertanian. Untuk wilayah Kotawaringin Timur sendiri, pemerintah telah mendistribusikan 31 pompa yang saat ini baru bisa mengairi 435 hektare dari total 7.600 hektare potensi sawah tadah hujan yang ada. Presiden menambahkan bahwa Kementerian Pertanian akan berupaya memenuhi kebutuhan pompa secara keseluruhan untuk memastikan seluruh area dapat tercukupi. Presiden juga menyampaikan bahwa Kotawaringin Timur memiliki peran penting sebagai salah satu penyangga pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depannya. Menurutnya, jika produksi padi di kabupaten sekitar naik, maka surplusnya akan dibawa ke IKN. “Kalau nanti indeksnya naik dari yang biasanya panen satu kali jadi tiga kali artinya ada kelebihan produksi, dari situlah nanti akan dibawa ke IKN. Tidak hanya Kotawaringin Timur saja, tapi juga kabupaten-kabupaten lain yang kelebihan produksi,” tutur Presiden. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor.

Selengkapnya

Antisipasi Kekeringan Panjang, Jokowi Tinjau Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian (pompanisasi) di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (26/6/2024). Peninjauan ini dilakukan sebagai respons terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung dari Juli hingga Oktober mendatang. Jokowi mengatakan, saat ini semua negara terdampak gelombang panas dan kekeringan panjang. Karena itu, semua negara mengalami penurunan produksi beras. "Banyak negara yang sebelumnya ekspor beras menjadi dipakai untuk dirinya sendiri. Negara kita juga sama, perkiraan dari BMKG nanti Juli, Agustus, September, Oktober dan mudah-mudahan enggak terus itu akan ada gelombang panas, kekeringan, yang itu harus diantisipasi. Oleh sebab itu disiapkan dulu antisipasinya, yang namanya pompanisasi," ujarnya. Presiden menjelaskan bahwa pompanisasi di seluruh Tanah Air akan melibatkan distribusi awal sebanyak 20 ribu unit pompa, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi sekitar 70 ribu unit. "Untuk apa? Ya seperti ini, air yang di bawah sawahnya agak ke atas, enggak bisa naik ke atas gara-gara enggak ada hal kecil, pompa. Tapi ini menjadi sangat krusial," jelasnya. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga berinteraksi langsung dengan para petani. Menurut petani setempat, keberadaan pompa sudah memungkinkan peningkatan frekuensi panen. "Ya yang dulunya dua (kali panen) bisa jadi tiga. Yang sebelumnya satu (kali panen) bisa jadi dua atau tiga," ucap Presiden, menandakan peningkatan signifikan dalam produktivitas pertanian. Untuk wilayah Kotawaringin Timur, pemerintah telah mendistribusikan 31 pompa yang saat ini baru bisa mengairi 435 hektare dari total 7.600 hektare potensi sawah tadah hujan yang ada. Presiden menambahkan bahwa Kementerian Pertanian akan berupaya memenuhi kebutuhan pompa secara keseluruhan untuk memastikan seluruh area dapat tercukupi. Presiden juga menyampaikan bahwa Kotawaringin Timur memiliki peran penting sebagai salah satu penyangga pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depannya. Menurutnya, jika produksi padi di kabupaten sekitar naik, maka surplusnya akan dibawa ke IKN. "Kalau nanti indeksnya naik dari yang biasanya panen satu kali jadi tiga kali artinya ada kelebihan produksi, dari situlah nanti akan dibawa ke IKN. Tidak hanya Kotawaringin Timur saja, tapi juga kabupaten-kabupaten lain yang kelebihan produksi," tutur Presiden.

Selengkapnya

Jokowi Ingin Produksi Beras di Kalteng Surplus: Nanti Dibawa ke IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau distribusi bantuan pompa di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Jokowi berharap adanya pompa dapat meningkatkan produksi beras dan tidak terkena dampak kekeringan.Di wilayah Kotawaringin Timur, pemerintah telah mendistribusikan 31 pompa yang saat ini bisa mengairi 435 hektare dari total 7.600 hektare potensi sawah tadah hujan yang ada. Jokowi mengatakan pompanisasi ini dilakukan untuk mencegah kekeringan akibat musim kemarau."Banyak negara yang sebelumnya ekspor beras menjadi dipakai untuk dirinya sendiri. Negara kita juga sama, perkiraan dari BMKG nanti Juli, Agustus, September, Oktober dan mudah-mudahan enggak terus itu akan ada gelombang panas, kekeringan, yang itu harus diantisipasi. Oleh sebab itu disiapkan dulu antisipasinya, yang namanya pompanisasi," kata Jokowi dalam keterangan persnya, dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (26/6/2024).Jokowi mengatakan pemerintah terus berupaya untuk menyediakan pompa ke seluruh tanah air. Dari distribusi awal akan sebanyak 20 ribu unit pompa, nantinya akan ditingkatkan menjadi sekitar 70 ribu unit."Untuk apa? Ya seperti ini, air yang di bawah sawahnya agak ke atas, enggak bisa naik ke atas gara-gara enggak ada hal kecil, pompa. Tapi ini menjadi sangat krusial," jelasnya.Dalam kesempatan itu, Jokowi juga berinteraksi langsung dengan para petani. Menurut petani setempat, keberadaan pompa sudah memungkinkan peningkatan frekuensi panen."Ya yang dulunya dua (kali panen) bisa jadi tiga. Yang sebelumnya satu (kali panen) bisa jadi dua atau tiga," ucap Jokowi.Jokowi juga menyampaikan bahwa Kotawaringin Timur memiliki peran penting sebagai salah satu penyangga pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depannya. Menurutnya, jika produksi padi di kabupaten sekitar naik, surplusnya akan dibawa ke IKN."Kalau nanti indeksnya naik dari yang biasanya panen satu kali jadi tiga kali artinya ada kelebihan produksi, dari situlah nanti akan dibawa ke IKN. Tidak hanya Kotawaringin Timur saja, tapi juga kabupaten-kabupaten lain yang kelebihan produksi," tutur Jokowi.Turut mendampingi Jokowi dalam kesempatan tersebut yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor.

Selengkapnya

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran Dampingi Presiden RI Kunjungi Lahan Pertanian di Desa Bapeang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotim

Usai melakukan peninjauan di pasar PPM Sampit, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo berkunjung ke lokasi kedua, lahan pertanian di Desa Bapeang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Rabu (26/6/2024). Presiden Joko Widodo saat diwawancarai oleh media di Desa Baepang mengatakan, bahwa tujuan kunjungannya tersebut, selain untuk mencek harga bahan kebutuhan pokok seperti harga bawang merah, bawang putih, ayam, cabe, dan bahan kebutuhan pokok lainnya di Kota Sampit. Selanjutnya Presiden Joko Widodo juga menjelaskan, terkait dengan bantuan pompanisasi yang diberikan pemerintah, karena hampir di semua negara mengalami gelombang panas dan kekeringan panjang, dimana semua negara mengalami penurunan produktivitas dan produksi berasnya juga turun, sehingga banyak negara yang sebelumnya ekspor beras, menjadi dipakai untuk negaranya sendiri. Menurutnya, berdasarkan perkiraan dari BMKG, pada bulan Juli s.d. Oktober akan terjadi gelombang panas dan kekeringan yang panjang, hal ini harus diantisipasi dan disiapkan terlebih dahulu dengan adanya pompanisasi, “untuk seluruh tanah air, nanti akan disiapkan pompa, dan pada tahap pertama dibagi sebanyak 20 ribu dulu, kemudian berikutnya akan menuju 70 ribu” kata Presiden. Selain masalah-masalah lainnya, hal ini sangat krusial, dimaksudkan untuk menaikkan produktivitas para petani, “di sini sekarang baru ada 31 pompa untuk 435 Ha, padahal totalnya 7.600, sehingga kebutuhan pompa nanti masih akan diusahakan dari Kementerian Pertanian agar semuanya tercukupi” tandasnya.Tampak hadir mendampingi kunjungan kerja presiden tersebut antara lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana, Gubernur Kalteng, Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Selengkapnya

GUBERNUR: LAJU INFLASI KALTENG TERKENDALI KARENA KOORDINASI YANG BAIK

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Upaya menekan laju inflasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). Koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus dilakukan. Strategi dan program disiapkan, seperti Pasar Penyeimbang dan Pasar Murah. Ketahanan pangan di Kalteng juga disiapkan agar bisa mengatasi kebutuhan bahan pangan masyarakat yang bisa berdampak ke ekonomi sosial dan memicu inflasi. Beberapa waktu lalu, Pemprov Kalteng menggelar Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Pulang Pisau, serta di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Kegiatan tersebut akan digelar merata di seluruh kabupaten/kota di Kalteng. “Apa yang kita ambil langkah ini, inflasi di Kalimantan Tengah tertangani dengan baik,” kata Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran saat menggelar jumpa pers di Istana Isen Mulang Palangka Raya pada Jumat (15/3/2024) sore. Inflasi di Kalteng terkendali, menurut Gubernur, kuncinya adalah sinergi antara OPD Provinsi Kalteng terkait dengan TPID yang duduk bersama merumuskan berbagai strategi dan program. “Ya, berkat dari keputusan kita bersama. TPID, Pak Sekda yang mimpin, Pak Wagub, sehingga bisa dilaksanakan. Kalau kita menuruti ego, Kalteng itu bisa inflasi,” tandasnya. Sementara itu, pembangunan Rice Milling Unit (RMU) bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di Kalteng serta telah didirikan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan Program Food Estate, ada di Kapuas dan Pulang Pisau serta di kawasan Barito, Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat. Selain itu, peternakan ayam juga disiapkan di samping cabai dan pangan lainnya. “Kalteng siap menghadapi apapun dalam ketahanan pangan,” pungkasnya. (ira/ben)

Selengkapnya

Hadiri Peringatan Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan, Wagub Edy Pratowo Ingatkan Pentingnya Konsumsi Protein Hewani Guna Cegah Stunting di Kalteng

MMCKalteng - Palangka Raya - Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo hadiri Peringatan Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi Kalteng tahun 2023, yang diselenggarakan di Halaman Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Prov. Kalteng, Sabtu (26/8/2023). Peringatan Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2023 ini mengusung tema “Peternakan Tumbuh, Kesehatan Hewan Tangguh, Kalteng Makin BERKAH”. Ketika membacakan sambutan tertulis Gubernur, Wagub mengatakan perkembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan di Kalteng menjadi isu strategis, mengingat peran penting dan berbagai kondisi yang berkembang dalam penyediaan pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal). Dimana komoditas peternakan merupakan salah satu sumber pangan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan beberapa komoditas pangan berkontribusi dalam inflasi. "Pada saat ini, beberapa kabupaten terdapat kasus-kasus gigitan anjing atau hewan lain yang bisa berdampak terhadap infeksi rabies. Rendah kesadaran akan vaksinasi rabies dan kebiasaan masyarakat yang membiarkan hewan kesayangan/peliharaannya berkeliaran tanpa dilindungi dengan pemberian pakan yang cukup dan perlindungan kesehatan yang baik menjadi penyebab utamanya," kata Wagub. Wagub menjelaskan pada tahun 2023 ini Pemprov. Kalteng telah mengalokasikan anggaran 42 Miliar untuk bantuan bibit sapi 850 ekor, kambing 2.241 ekor, ayam 3.808 ekor, itik 2.142 ekor dan babi 794 ekor, serta sarana-prasarana pendukung usaha peternakan kepada masyarakat berupa pembangunan kandang ternak, alsintan, pakan ternak serta vaksin dan obat-obatan dalam bentuk hibah ke masyarakat. "Selain itu, pada tahun ini juga sedang dibangun pabrik pakan ternak berkapsitas 30 ton/hari, yang diharapkan mampu menyediakan pakan murah bagi peternak di Kalimantan Tengah dan apartement ayam broiler (clouse house) berkapasitas 30.000 ekor sebagai penyangga dalam pengendalian inflasi harga ayam pedaging di Kalimantan Tengah, yang pembangunannya diharapkan selesai pada akhir tahun 2023," sebutnya. Wagub berharap peringatan Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan ini dapat dijadikan sebagai momentum bersama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengembangan usaha peternakan dengan didukung kesehatan hewan yang tangguh, sarana-prasarana yang memadai dan kebijakan yang mendukung sistem usaha dari hulu ke hilir. "Saya mengimbau kepada seluruh stakeholder yang bergerak dalam pelaksanan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk terus meningkatkan inovasi, etos kerja dan kompetensi dalam menjalankan, memajukan peternakan dan kesehatan hewan di Kalimantan Tengah," imbuhnya. Orang nomor dua di Kalteng ini juga mengajak untuk bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat Kalteng agar terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya asupan gizi terutama protein hewani. "Sehingga kita dapat mengurangi dan mencegah stunting demi mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas sebagai penerus pemimpin bangsa," ungkapnya. Sementara itu Kepala Dinas TPHP Prov. Kalteng Sunarti dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan Peringatan Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi Kalteng tahun 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi bagi insan peternakan akan pentingnya pengembangan usaha peternakan, mengkonsumsi protein hewani untuk mencegah dan mengurangi stunting, serta pencegahan infeksi rabies dan menjaga kesehatan hewan kesayangan/peliharaan. "Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk membuka wawasan bagi stakeholder terkait untuk menciptakan iklim investasi di sektor peternakan yang kondusif, dan menyediakan pangan murah bagi masyakarat Kalimantan Tengah," tukasnya. Dalam rangkaian acara tersebut juga dilaksanakan pembagian paket sembako dan makanan tambahan, kick off vaksinasi rabies gratis, dan show ternak unggul. Turut hadir mewakili Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Arif Lukman Hakim, Kepala Perwakilan BI Kalteng Taufik Saleh, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Sri Widanarni, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait.

Selengkapnya

Mentan RI Kunjungi Food Estate di Gunung Mas, Ini Penjelasan Wagub

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo. Mengungkapkan, Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul Yasin Limpo, kunjungi Food Estate di Gunung Mas, Kalteng, pada Selasa (22/8). “Pak Mentan itu dari hasil paparannya ditugasi pak presiden untuk meninjau lokasi food estate yang dikerjakan kemenhan, bukan di Pulang Pisau dan Kapuas,persoalan yang dimunculkan kan di Gunung Mas lahan singkong, beliau memastikan kondisi di sana memang begitu kondisi disana ada 600 hektare yang dibuka dalam melakukan itu memang perlu ada treatmen khusus,” ujar Edy, kepada awak media di Halaman Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (TPHP) Kalteng, Sabtu (26/8). Dia menyebut, saat Mentan mengunjungi lahan singkong, datarannya tinggi dan kurangnya ketersediaan air. “Tapi karena di situkan diberikan tempatnya, tapi itu bagaimana dikembalikan lagi konsepnya. Misal dengan melakukan penanaman kacang-kacangan, nanti ditreatmen lahannya,” bebernya. Selain itu, sambung Wagub. Mentan pun mencarikan alternatif lain untuk program ketahanan pangan di Gunung Mas. Mentan pun mencoba mencari lahan lain yang subur dekat dengan lembah. “Di daerah Dahian Tambuk itu beliau (mentan) mau coba kembangkan jagung. Sekarang meminta kepada koordinasi pemerintah kabupaten di sana untuk bisa melakukan sosialiasi terkait itu. Dengan melibatkan masyarakat sebagai petaninya. Dicoba dulu 100 hektare,” terangnya. Disinggung soal hilirasi, Wagub mengungkapkan kata Mentan paling tidak sebanyak 1.000 hektare untuk jagung. “Kalau 100 hektare ini uji coba. Diuji coba melibatkan masyarakat setempat. Lahan ini disamping itu juga milik masyarakat. Jadi semacam pemerintah memberikan stimulan untuk memberikan bibit, mengelola lahan,” bebernya. “Kalau ini berhasil bisa dikembangkan ke arah yang lebih luas. Kalau pikirannya untuk melakukan hilirisasi kan harus konek tu bahan baku dengan pabrik, kalau hanya 100 hektare mana bisa pabrik dibangun, paling tidak 1.000 hektare kata pa Menteri,” ungkapnya. Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (TPHP) Kalteng Sunarti. Menambahkan, Mentan datang ke Gunung Mas untuk melihat lokasi food estate. “Sehingga Menteri Pertanian itu mengambil peran dengan luas tanah 100 hektare. Untuk mencari apa yang cocok untuk dikembangkan di situ. Jadi Kementerian Pertanian jika ingin memberikan hibah bantuan itu harus ada kelompok taninya, jika tidak ada kelompok tani. Maka tidak bisa disalurkan hibah bantuan,” tambahnya.

Selengkapnya