- Portal
- Situs
- Website
- Portal
Dinas TPHP Prov. Kalteng Terima Kunjungan Kerja dan Supervisi Wakil Kepala BRIN
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (TPHP Prov. Kalteng) menerima kunjungan kerja dan supervisi Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (15/8/2024). Kunjungan kerja Wakil Kepala BRIN adalah yang perdana ke Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meninjau progres lapangan dan pelaksanaan kerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah di Km 38 Palangka Raya, dan sekaligus menyampaikan materi pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Smart Greenhouse di M Bahalap Hotel, Palangka Raya. Kedatangan Wakil Kepala BRIN di Bandara Tjilik Riwut disambut dengan upacara pengalungan Lamiang (Syal Adat Dayak) dan Lawung (Topi Adat Dayak) oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko. Pada kesempatan tersebut, Wakil Kepala BRIN menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran yang telah menjadi inisiator terlaksananya Kolaborasi Riset Sustainable Smart Greenhouse (Smart Farming System) untuk komoditas Hortikultura. “Smart Farming menawarkan berbagai solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi sektor pertanian modern di Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya. Selanjutnya, Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah Hj. Sunarti mengungkapkan bahwa kerja sama dengan BRIN ini digagas oleh Dinas TPHP sebagai upaya untuk memastikan Smart Greenhouse yang dibangun dengan anggaran APBD dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan. "Implementasi teknologi smart farming dan greenhouse memiliki peluang ekonomi dan keberlanjutan, dengan potensi peningkatan produktivitas tanaman yang berujung pada hasil yang lebih tinggi. Dengan adanya teknologi ini, petani dapat memanfaatkan greenhouse untuk diversifikasi produk. Khususnya tanaman hortikultura bernilai ekonomi tinggi, seperti sayuran organik dan buah-buahan. Tanaman yang tumbuh di lingkungan yang terkontrol dengan baik dapat memiliki kualitas lebih tinggi, membuka peluang untuk masuk ke pasar lokal dan ekspor," ucap Sunarti. Disampaikan pula, bahwa pada tahun 2024 ini, Dinas TPHP Prov. Kalteng melakukan kerja sama dengan Organisasi Riset Energi dan Manufaktur – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kerja sama dengan skema kontrak swakelola tipe II untuk program “Kolaborasi Riset Sustainable Smart Greenhouse (Smart Farming System) Komoditas Hortikultura”, dimana kontrak kerja samanya sudah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 8 Juli 2024 di Tangerang, Banten. Sebagai informasi, kerja sama dengan BRIN ini adalah adanya pembangunan Smart Greenhouse komoditas hortikultura oleh Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga perlu merumuskan strategi manajemen untuk keberlanjutan fungsi Smart Greenhouse berbasis teknologi informasi yang akan dibangun tersebut. Selain itu, perlu pula merumuskan strategi manajemen kinerja sehingga kegiatan pembangunan Smart Greenhouse tersebut bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan dikelola secara berkelanjutan, serta menjadi lebih bermanfaat bagi pembangunan pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program kerja sama ini adalah Participatory Rural Apraisal (PRA) Pengelolaan Smart Greenhouse, Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Smart Greenhouse, Riset Sustainable Smart Greenhouse (penilaian keberlanjutan dan life cycle assessment), Pemetaan Kesesuaian Lahan, Bimbingan Teknis kepada Kelompok Tani Hortikultura dan Pendampingan Penerapan Teknologi Budidaya melalui Smart Farming pada pembangunan Smart Greenhouse, yang secara tata waktu pelaksanaan kontrak kerja sama dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus sampai dengan akhir bulan November tahun 2024.
Selengkapnya
Kadis TPHP Prov. Kalteng Dampingi Kunker Wantimpres RI di Kawasan Food Estate Kab. Pulang Pisau
Kadis TPHP Prov. Kalteng Dampingi Kunker Wantimpres RI di Kawasan Food Estate Kab. Pulang Pisau Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja tim Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) Soekarwo bersama rombongan dalam rangka meninjau lokasi kawasan Food Estate Kabupaten Pulang Pisau didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Kunjungan kerja ini merupakan agenda program strategis nasional Presiden RI Jokowi Widodo dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta tindak lanjut Program Upsus Optimalisasi Lahan Rawa seluas 21.000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau, Selasa, (7/5/2024). Selain itu, kunker ini bertujuan untuk mengumpulkan data laporan perkembangan kawasan Food Estate sebagai bahan pelaporan kepada Presiden RI, menindaklanjuti pengembangan potensi lahan pertanian spesifikasi lahan rawa di Kalimantan Tengah tahun 2024. Kunker Wantimpres RI, Soekarwo dimulai dari peninjauan ke lokasi lahan ekstensifikasi di Desa Sanggang, kemudian ke lokasi lahan intensifikasi di Desa Belanti Siam, serta kegiatan Ramah Tamah dan Diskusi di Lokasi Unit Pengelola Irigasi (UPI) Desa Gadabung, Kecamatan Pandih Batu, Pulang Pisau. Kepala Dinas TPHP Sunarti menyampaikan bahwa Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu Kabupaten yang mendapat alokasi Program Food Estate Kalimantan Tengah, selain Kabupaten Kapuas. Total alokasi kegiatan intensifikasi pada tahun 2020 seluas 30.000 Ha, tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 ha dan 20.000 ha di Kabupaten Kapuas. Pada tahun 2021, Kabupaten Pulang Pisau mendapat alokasi kegiatan intensifikasi seluas 1.135 ha dan kegiatan ekstensifikasi seluas 3.877,44 ha. "Pada tahun 2024, Kabupaten Pulang Pisau mendapat alokasi kegiatan Upaya Khusus Optimalisasi Lahan Rawa seluas 12.096 ha. Berdasarkan pengalaman pengembangan lahan rawa seperti di daerah Belanti Siam memerlukan waktu sekitar 5-6 tahun dengan terus memberikan intervensi kegiatan pertanaman berulang, perbaikan tata kelola air dan bantuan sarana produksi pupuk dan pembenah tanah," bebernya. Dijelaskan pula, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung program Food Estate dan Upsus Lahan Rawa melalui APBD Provinsi, tidak hanya untuk kegiatan budidaya on farm, namun juga untuk hilirisasi sarana bangunan pabrik produksi pengolahan padi Rice to Rice (Rtr) yang mengubah beras medium menjadi premium. Bentuk dukungan sarana alsintan dan sarana pasca panen di kawasan Food Estate pun sudah diserahkan kepada Poktan/Gapoktan setempat, namun perlu adanya pengawasan dan monitoring lebih lanjut dari Kabupaten untuk pelaporan optimalisasi pemanfaatan alat. "Terkait dengan keterbatasan SDM tenaga penyuluh pendamping lapangan, Pemerintah Provinsi sudah berupaya mendorong peningkatan kuantitas tenaga penyuluh melalui pengusulan formasi P3K di masing-masing unit kerja Kabupaten dan Provinsi. Terdapat kendala wilayah kerja binaan yang harus dibina setiap penyuluh terkait luas, jarak jauh dan aksesibilitas jalan yang minim, namun inilah kondisi spesifik yang harus ditempuh oleh tenaga penyuluh di Kalimantan Tengah," ungkap Sunarti dalam forum Ramah Tamah dan diskusi bersama Wantimpres. Pada kesempatan yang sama, Soekarwo sangat mengapresiasi keberhasilan petani di kawasan Food Estate, Pulang Pisau yang konsisten melakukan budidaya pertanaman padi dalam hamparan yang sangat luas. Situasi yang langka dilihat di suatu wilayah desa, dimana petani yang mempunyai kepemilikan lahan lebih dari dua hektar, bersedia bercocok tanam komoditas pertanian dalam kurun waktu yang sangat lama, bahkan lebih dari tiga dekade. Perbedaan karakteristik wilayah Kalimantan Tengah dengan wilayah seperti di Jawa Timur, tidak menyurutkan semangat petani untuk bercocok tanam. "Dengan pengelolaan kesuburan lahan rawa yang memperhatikan kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, petani di Pulang Pisau mampu menghasilkan produktivitas gabah kering panen mencapai 5 - 6 ton per hektar. Kendala dan permasalahan irigasi primer dan sekunder, tentunya akan dikawal oleh pihak Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, dalam hal ini UPT Balai Wilayah Sungai Kalimantan II. Lalu, untuk optimalisasi peningkatan hasil dan kualitas produksi, keterbatasan sarana bantuan pemerintah dapat diatasi dengan pengajuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dikelola oleh petani atau poktan, sehingga meningkatkan motivasi untuk menjaga dan memelihara sarana produksi secara terkontrol dan terkendali,“ tandas Soekarwo. Turut hadir dalam kunjungan kerja Wantimpres RI antara lain Pj Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani, Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau Ahmad Rifai, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Ferry Syahrizal, perwakilan Direktorat Perlindungan dan Perluasan Lahan, Ditjen Sarana Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian German Silaen, perwakilan PT. Pupuk Indonesia, unsur Forkopimda Kabupaten Pulang Pisau, penyuluh pertanian serta perwakilan gabungan kelompok tani se-kabupaten Pulang Pisau.
Selengkapnya
Presiden RI Joko widodo : Bantuan Pompanisasi untuk Petani Kotim Antisipasi Kekeringan Panjang
Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi meninjau bantuan pompanisasi untuk petani di Desa Bapeang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rabu, 26 Juni 2024. "Hampir semua negara terkena gelombang panas kekeringan panjang sehingga semua negara mengalami penurunan produksi beras," kata Presiden Jokowi. Saat ini banyak negara yang sebelumnya melakukan ekspor beras menutup kran ekspor karena beras diutamakan untuk konsumsi negara sendiri. Indonesia juga mengalami hal yang sama karena perkiraan BMKG pada Juli hingga Oktober akan ada gelombang panas yang harus diantisipasi. Sehingga, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi agar produksi pangan tetap stabil di tengah kekeringan. Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan bantuan pompanisasi di seluruh tanah air. Batuan tersebut diawali 20 ribu unit di seluruh tanah air kemudian akan terus ditingkatkan hingga 70 ribu unit. "Karena air ada di bawah sementara sawahnya di atas, membuat air tidak bisa naik karena tidak ada pompa. Ini hal kecil tapi sangat krusial," ujarnya. Dirinya berbincang dengan petani dan menemui fakta bahwa bantuan pompanisasi dampaknya sangat baik. Petani yang biasanya hanya 1 atau 2 kali panen naik menjadi 2 hingga 3 kali panen. "Pompanisasi membantu meningkatkan Produktivitas petani dan bagus selain masalah lain yang berkaitan dengan pupuk," imbuhnya. Adapun Kotim telah menerima 31 unit bantuan pompa baru bisa mengairi 435 hektare dari total 7.600 hektare potensi swah tadahhujan yang ada. Sehingga kebutuhan pompa tersebut masih akan diusahakan dari Kementerian Pertanian.
Selengkapnya
Kepala Dinas TPHP Prov. Kalteng Menerima Kunjungan Gerakan Pemuda Tani Indonesia
Kepala Dinas TPHP Prov. Kalteng Menerima Kunjungan Gerakan Pemuda Tani Indonesia Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (TPHP Prov. Kalteng) Hj. Sunarti menerima kunjungan dan silaturahmi Gerakan Pemuda Tani Indonesia (GEMPITA), Jumat (17/5/2024) di ruang kerja Kadis TPHP. Kunjungan GEMPITA tersebut dipimpin oleh Koordinator Wilayah Nasional (KORNAS) M. Yasir Kaisuku dan didampingi Korwil GEMPITA Kalimantan Tengah Reyri Kaswanda. Sebagai informasi, GEMPITA lahir sebagai bentuk kepedulian Kementerian Pertanian mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. GEMPITA memiliki tujuan untuk menggerakkan pemuda agar ikut terlibat menjaga ketahanan negara melalui pertanian. Hadirnya GEMPITA juga diharapkan dapat mendorong akselerasi mewujudkan ketahanan pangan. Kegiatan GEMPITA mendorong generasi muda tidak menghabiskan waktu hanya untuk hal kurang bermanfaat. Kadis TPHP Hj. Sunarti menyambut baik kunjungan KORNAS dan Koordinator Wilayah (Korwil) GEMPITA Kalimantan Tengah ini. Ia juga menyampaikan rasa optimisnya bahwa GEMPITA dibawah KORWIL baru bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. “Saya ingin agar KORWIL GEMPITA di Kalteng ini bisa melakukan optimasi lahan rawa di Kalteng, serta bisa memunculkan petani-petani muda milenial baru yang bisa melakukan sistem pertanian modern,” ucap Sunarti “Saya juga berharap Pengurus Gempita yang ada sekarang untuk segera dikukuhkan agar langsung bisa bekerja dan kita juga bisa langsung melihat hasilnya, dalam 3-6 bulan ke depan harus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dari bertani," tambah Sunarti. Selanjutnya, Ketua Korwil Gempita Kalimantan Tengah Reyri Kaswanda menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan koordinasi dengan Kadis TPHP. “Kami ucapkan terima kasih banyak untuk sambutan Kadis TPHP, untuk masukan dan bimbingan selama diskusi dan juga sudah memberikan lahan untuk bisa dikelola oleh GEMPITA Wilayah Kalimantan Tengah, serta sangat membantu menjadi penghubung bagi para petani-petani muda baru dalam mencari offtaker,” imbuh Reyri. Dalam pertemuan tersebut, KORNAS dan KORWIL Kalteng meminta izin dan dukungan kepada Kepala Dinas TPHP Kalimantan Tengah agar setiap visi dan misi yang akan dilakukan oleh Korwil Gempita Kalimantan Tengah dapat tercapai dengan baik. (TPHP)/Edt:WP
Selengkapnya
Kepala Dinas TPHP Prov. Kalteng Menerima DIPA Tahun Anggaran 2024
Palangka Raya - Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 dari Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran, bertempat di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (1/12/2023). Adapun DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan berisi informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu, DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas, khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan, menurunkan stunting, dan menjaga inflasi melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, membangun ketahanan pangan, optimalisasi Dana Desa, serta pemberian subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran. “Kita harus bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, untuk mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, demi mewujudkan Kalteng Makin BERKAH," tegasnya. Selanjutnya, Kepala Dinas TPHP Sunarti mengatakan bahwa Dinas TPHP Prov. Kalteng menerima DIPA untuk Anggaran Belanja 8 (delapan) Satuan Kerja (Satker) di lingkup Dinas Tanaman, Hortikultura dan Peternakan Prov. Kalteng. “Secara garis besar, anggaran dimanfaatkan untuk peningkatan produksi baik sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor peternakan serta memaksimalkan prasarana dan sarana pertanian," ujarnya. Acara ini juga dirangkai dengan Penandatanganan Pakta Integritas, yang dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama untuk tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk gratifikasi lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam segi layanan, tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki, serta bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan apabila terbukti melakukan pelanggaran. Penandatanganan dilakukan oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalteng selaku Pihak I, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Pihak II, serta Rektor UPR, Kakanwil Kemenkumham, Kakanwil Kemenag, Kadis TPHP Prov.Kalteng, dan mewakili Kapolda selaku Pihak III. Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut antara lain Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli Gubernur, serta Pimpinan Perbankan dan Perguruan Tinggi. (TPHP)
Selengkapnya
Kunjungan Kerja Presiden ke Kalimantan Tengah
Dengan Helikopter Super Puma TNI AU inilah, pagi tadi Jokowi melanjutkan perjalanan dari Bandar Udara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya menuju Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, untuk meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional. Dalam penerbangan menggunakan helikopter itu Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan tiga orang perangkat melekat lainnya, yakni Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Dan Grup A Paspampres Kolonel Inf. Achiruddin, dan Ajudan Presiden Kolonel Inf. Rudi Saladin.
Selengkapnya
Dinas TPHP Prov. Kalteng Raih Peringkat Terbaik III Evaluasi SAKIP Tahun 2022
Palangka Raya - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah meraih penghargaan peringkat Terbaik III Kategori “BB” (Sangat Baik) dengan nilai 79,15 berdasarkan Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Piagam Penghargaan SAKIP 2022 ini diserahkan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo kepada Kepala Dinas TPHP Prov. Kalteng Sunarti pada kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dan penandatanganan Audit Charter (Piagam Audit) oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (17/10/2023) di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya. Turut hadir pada kegiatan ini sejumlah Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam Evaluasi SAKIP ini dilakukan kajian dan analisa terhadap dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Laporan Kinerja (LKIP) dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen pendukung lain yang dapat dijadikan referensi dalam menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja masing-masing Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%). Untuk rincian nilai capaian Dinas TPHP yaitu Perencanaan Kinerja (23,55), Pengukuran Kinerja (21,45), Pelaporan Kinerja (13,00), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (21,15). Pada kesempatan ini, Sunarti menyampaikan bahwa Dinas TPHP Prov. Kalteng telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan dalam bentuk Kesepakatan Kinerja berjenjang dari Gubernur ke Kepala Dinas, Kepala Dinas ke Eselon 3, dan Eselon 3 ke Eselon 4. "Kami berterima kasih atas penghargaan ini, dan kami juga bangga terhadap pencapaian predikat ini, sekaligus mengajak seluruh pegawai lingkup TPHP untuk bekerja lebih baik lagi, terus berinovasi, untuk Kalteng BerAKHLAK dan penuh KeBERKAHan, "ungkapnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Edy Pratowo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Kalteng. "Bagi Perangkat Daerah yang memiliki nilai terbaik dalam SAKIP 2022, saya sampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga prestasi tersebut bisa mendorong semangat dalam mengemban amanah yang ada. Kemudian, bagi Perangkat Daerah lainnya saya harapkan dapat mengevaluasi dan bekerja lebih keras dalam meningkatkan kinerja lebih baik lagi," tandasnya.
Selengkapnya
Dinas Pertanian TPHP Provinsi Kalimantan Tengah Melakukan Kunjungan ke Kanwil Kemenkumham Kalimatan Tengah Terkait Kekayaan Intelektual
Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Melalui Bidang Pelayanan Hukum Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menerima kunjungan dari Dinas Pertanian TPHP (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka konsultasi terkait potensi Kekayaan Intelektual yang ada di wilayah Kalimantan Tengah baik berupa KI Personal maupun KI Komunal. Kepala Sub Bidang Pelayanan KI (Vasco Fernando) dan Analis Hukum Muda (Deny Dwi Rahmanto) menerima langsung kunjungan dari Kepala Dinas Pertanian TPHP Provinsi Kalimantan Tengah (Ir. Hj. Sunarti, M.M) dan Kepala Bidang Tanaman Pangan (H. Irpan Rianto, S.P). kunjungan tersebut dilaksanakan di ruang Law and Human Right Centre Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. (22/12/2022) Maksud dan tujuan dari Dinas Pertanian TPHP (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) Provinsi Kalimantan Tengah berkaitan dengan potensi Kekayaan Intelektual di wilayah Kalimantan Tengah yang perlu diberikan perlindungan hukum melalui pendaftaran/ pencatatan Kekayaan Intelektual, baik secara personal maupun komunal. Pihak Dinas Pertanian menyampaikan bahwa terdapat potensi paten berupa teknologi untuk perindustrian yang bisa digunakan untuk memudahkan dalam pengolahan porang, selain itu Indikasi Geografis (IG) di daerah memiliki potensi yang luar biasa dan perlu di dorong serta didampingi agar mendapatkan perlindungan hukum melalui Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal, banyaknya potensi di Bidang Pertanian yang dapat di lindungi Hak Kekayaan Intelektualnya tidak hanya akan memberikan nilai tambah secara ekonomis, namun juga akan berdampak pada dikenalnya nama suatu daerah melalui branding tertentu, banyaknya potensi di bidang pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah sangat menyambut baik hal tersebut dan menyampaikan akan mendukung serta membantu semaksimal mungkin untuk turut serta memajukan produk-produk yang ada di daerah melalui Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, selain itu peran dari para pihak terkait baik dari unsur masyarakat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau Industri Kecil Menengah (IKM) hingga Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota melalui Dinas-Dinas terkait sangat diperlukan guna mendukung kemajuan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. (Red-dok, Humas Kalteng, Desember 2022)
Selengkapnya
Dinas TPHP Prov. Kalteng Dukung Program Food Station Pangan
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Hairis Salamat beserta enam orang Pimpinan dan Anggota Komisi I dan II, bertempat di Ruang Meeting Room Dinas TPHP Prov. Kalteng, Kamis (11/5/2023). Agenda kunker tersebut terkait bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Pembangunan Pabrik Penggilingan Padi/Rice Milling Plant (RMP) sebagai cikal bakal Food Station Pangan Kalimantan Tengah di Kotawaringin Timur pada tahun 2023 ini. Program prioritas Gubernur Kalteng dalam penanganan pangan di Kalteng dengan memperhatikan pasca panen, pangan sumber penyebab inflasi dan dukungan produksi, sehingga dibangun "pabrik beras" Rice to Rice (RtR), Rice Milling Plant (RMP) untuk menampung hasil panen agar tidak keluar Kalteng, mendirikan pabrik pakan ternak (ayam, sapi/kerbau, ikan) agar biaya produksi bisa ditekan sehingga harga daging ayam, sapi/kerbau dan telor ayam stabil. "Pembangunan RMP berkapasitas 3,5-4 ton/jam di Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit sudah selesai tahap perencanaan dan selanjutnya proses pembangunan fisik dan secara simultan pengadaan alat mesinnya sehingga diharapkan mulai musim panen awal tahun 2024 nanti siap beroperasi. RMP tersebut dimaksudkan untuk menampung produksi padi di Kotim, Katingan serta Seruyan," jelas Sunarti didampingi Kepala Bidang Tanaman Pangan Irpan Rianto. Sejalan dengan hal itu, bantuan benih padi, alat dan mesin pertanian (alsintan) pasca panen, serta pembangunan pabrik pakan ternak juga dialokasikan di Kabupatern Kotawaringin Timur. "Bahkan beberapa jenis alsintan pasca panen telah disalurkan kepada kelompok tani dan telah dimanfaatkan secara optimal dalam proses pascapanen padi di saat puncak bulan panen April-Mei 2023 ini," terang Irpan Rianto. Pemerintah Provinsi meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya melalui DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dan seluruh pihak stakeholder terkait saling bahu membahu serta berkomitmen dalam mewujudkan cita-cita Kepala Daerah mewujudkan “KALTENG Makin BERKAH untuk Indonesia”. Harapannya, dengan bantuan yang telah disalurkan semakin memotivasi semangat para petani di Kalteng untuk semakin giat dalam berusaha tani dan mampu meningkatkan dan menciptakan mutu hasil pertaniannya sehingga brand produk pangan Kalteng semakin dikenal luas lagi. "Hal ini juga bermaksud membentengi para petani Kalteng agar tidak pada posisi yang dirugikan Dibeli Dengan Harga Murah, karena produk pangan Kalteng dikuasai para pelaku usaha dari luar daerah Kalteng dan kembali dipasarkan dengan harga tinggi ke Kalteng, dengan brand yang bukan mencitrakan Kalteng itu sendiri,“
Selengkapnya
