- Portal
- Situs
- Website
- Portal
Berita
Terkini, Teraktual, untuk Negeri
Kini petani bisa mengetahui kuota pupuk subsidi dengan lebih cepat, transparan, dan praktis. Cukup lewat gawai, informasi langsung muncul tanpa ribet, sehingga perencanaan tanam bisa dilakukan lebih matang sejak awal.Melalui laman resmi pupukbersubsidi.pertanian.go.id, proses pengecekan jadi semakin mudah. Petani hanya perlu memilih menu cek subsidi pupuk, mengisi data wilayah, serta nama penerima manfaat sesuai KTP. Dalam hitungan detik, data kuota pupuk subsidi dapat diakses kapan saja dan di mana saja.Dengan sistem ini, penyaluran pupuk subsidi diharapkan semakin tepat sasaran dan mendukung kesiapan tanam petani. Yuk manfaatkan layanan digital ini agar usaha tani makin efisien dan berkelanjutan!
Selengkapnya
Rabu, 28 Januari 2026, Pengawas Benih Tanaman (PBT) mengambil Contoh Benih di gudang BRMP Provinsi Kalteng dengan prosedur yang ketat.PBT mengambil sampel benih padi dari berbagai titik untuk memastikan homogenitas & kualitas yang mana sampel tersebut nantinya akan diuji di laboratorium BPSBTPH Provinsi Kalimantan Tengah.
Selengkapnya
Pengakuan nasional kembali diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas komitmennya dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat melalui layanan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemprov Kalteng berhasil meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya dalam ajang yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026).Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dinilai mampu menjaga konsistensi serta menunjukkan keseriusan dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Capaian tersebut menjadi bukti upaya Pemprov Kalteng dalam memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses secara adil, merata, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.Suyuti Syamsul menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Kalimantan Tengah dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk.Hingga 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 100,18 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa seluruh penduduk, termasuk bayi yang baru lahir, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dari jumlah tersebut, tingkat keaktifan peserta mencapai 85,24 persen.Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pemerintah pusat berbagi tanggung jawab pembiayaan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 603.075 jiwa. Selain itu, pemerintah provinsi juga menanggung secara mandiri iuran bagi peserta PBI dari kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) dengan total 48.631 jiwa.Penyelenggaraan UHC Award2026 juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs) tentang kehidupan sehat dan kesejahteraan masyarakat.
Selengkapnya
Rapat Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera dilaksanakan sebagai langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyamakan persepsi serta pemahaman terhadap mekanisme pelaksanaan program. Kegiatan ini menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Rapat ini diikuti oleh sejumlah Kepala OPD lingkup Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung implementasi program Kartu Huma Betang Sejahtera secara terintegrasi, tepat sasaran, dan akuntabel. Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, diharapkan setiap tahapan pelaksanaan dapat berjalan optimal.Dengan adanya pembahasan teknis dan pelaksanaan yang komprehensif, Kartu Huma Betang Sejahtera diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara berkelanjutan, sejalan dengan semangat Huma Betang yang menjunjung nilai kebersamaan dan keadilan sosial.
Selengkapnya
Pasca agenda rapat di Kapuas pada 21 Januari 2026, Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc berkenan melaksanakan kunjungan lapangan bersama Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah ke Desa mandiri benih di Desa Tahai Baru dan Desa Sangga, Kabupaten Pulang Pisau.Kunjungan ini bertujuan untuk memantau secara langsung kegiatan pertanaman dalam pengembangan benih unggul padi, sekaligus memastikan kesiapan benih secara in situ sebagai tindak lanjut percepatan olah tanah dan tanam pada lokasi OPLAH dan CSR.Melalui kegiatan ini, terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kesiapan sarana perbenihan, guna menunjang kelancaran pelaksanaan program pertanian serta meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah.
Selengkapnya
Rapat rutin Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan sebagai langkah antisipatif dalam menyikapi perubahan cuaca dari musim hujan menuju musim kemarau. Forum ini menjadi sarana koordinasi untuk menyatukan persepsi dan kesiapan seluruh perangkat dalam menghadapi potensi dampak iklim terhadap sektor pertanian dan peternakan.Dalam pembahasan rapat, ditekankan pentingnya kesiapan program, penyesuaian pola tanam, serta penguatan langkah mitigasi risiko di lapangan. Setiap bidang didorong untuk lebih responsif, adaptif, dan berbasis data agar kebijakan yang diambil mampu menjaga produktivitas dan keberlanjutan usaha tani masyarakat.Melalui rapat rutin ini, Dinas TPHP Prov. Kalteng berkomitmen memperkuat sinergi internal serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, guna mendukung ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani Kalimantan Tengah.
Selengkapnya
Apel rutin ASN lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah kembali dilaksanakan sebagai wujud konsistensi dalam menjaga kedisiplinan, kekompakan, dan etos kerja aparatur. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan langkah serta memperkuat semangat pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.Dalam arahannya, Kepala Dinas TPHP Prov. Kalteng, Rendy Lesmana, menegaskan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi. Setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan diharapkan berjalan tepat sasaran, berdampak nyata, serta selaras dengan visi pembangunan pertanian daerah yang berkelanjutan.Melalui apel rutin ini, diharapkan seluruh ASN Dinas TPHP Prov. Kalteng terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi lintas bidang, serta menjaga komitmen bersama dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Selengkapnya
Pengawas Benih Tanaman (PBT) Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan lapangan fase berbunga, Fase Masak serta Pengawasan Panen di Kecamatan Katingan Kuala.
Selengkapnya
Selasa, 20 Januari 2026, Kepala BPSBTPH KALTENG, Ibu Therecia Vennie, SP. Melaksanakan rapat koordinasi intern dengan PBT yang ada di Provinsi guna mengingatkan kembali tugas dan fungsi PBT.Diharapkan seorang PBT mampu menunjukkan kompetensi dan pengalamannya dalam melaksanakan tugas secara akuntabel, transparan dan independent.
Selengkapnya
Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan inflasi dan deflasi yang dirasakan masyarakat. Pergerakan IHK mencerminkan dinamika harga berbagai kebutuhan pokok, termasuk pangan, yang secara langsung berdampak pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat.Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 5 Januari 2026, perkembangan IHK Desember 2025 menunjukkan kondisi harga yang perlu dicermati bersama. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kondisi cuaca, hingga distribusi dan permintaan masyarakat.Informasi IHK ini menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan, khususnya dalam mendukung pengendalian inflasi daerah serta menjaga stabilitas harga pangan. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terus diperkuat demi mewujudkan ketahanan pangan dan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Selengkapnya