• Portal
  • Situs
  • Website
  • Portal
DTPHP
image

PEMPROV KALTENG STUDI BANDING KE JAWA TIMUR UNTUK TEKAN LAJU INFLASI

SURABAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya untuk menekan laju inflasi daerah dan menjaga keseimbangan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Menjalin kerja sama antar daerah dalam rangka penanggulangan inflasi merupakan salah satu cara Pemerintah Daerah untuk mengatasi inflasi di Kalteng di samping beberapa kebijakan strategis lainnya. Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo bersama Sekretaris Daerah (Sekda) H. Nuryakin, Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalteng yang juga Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintah, Hukum, dan Politik Herson B. Aden, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, serta Kepala OPD Provinsi Kalteng diterima oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono beserta seluruh jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya pada Kamis (22/2/2024). “Perlu dilakukan langkah-langkah tepat, kebijakan tepat mengatasi inflasi di masa datang. Salah satunya, kita belajar, melihat ke Provinsi Jawa Timur,” kata Wagub Edy Pratowo dalam sambutannya. Banyak hal, kata Wagub Edy Pratowo, yang ingin dipelajari, apalagi Jatim tidak pernah masuk dalam jajaran daerah yang tinggi angka inflasinya. Adapun Provinsi Kalteng, sering menghadapi inflasi pada komoditas pertanian, terutama beras medium, bawang merah, daging sapi, ayam, dan telur karena masih menjadi daerah konsumen untuk produk pangan. “Misi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ke Jawa Timur mengandung arti yang sangat penting sekali bahwa kebutuhan tidak hanya di-supply dari dalam daerah tetapi dari luar, salah satunya dari Jawa Timur,” ungkapnya. Sekda Provinsi Kalteng Nuryakin menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kalteng dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Kalteng akan melakukan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Peternakan Jawa Timur. Ini terkait komoditas yang menjadi salah satu penyumbang inflasi, yaitu daging ayam dan daging sapi. “Teman-teman dari kami (DTPHP, red) melakukan PKS dengan Dinas Peternakan Jawa Timur,” jelasnya. Pemprov Kalteng, Sekda Nuryakin menambahkan, terus-menerus mencari jalan dan pola untuk mengatasi inflasi. Beberapa waktu lalu, tim TPID juga berkunjung ke Probolinggo dikarenakan harga bawang melonjak di Kalteng. “Karena memang di Kalteng ada beberapa yang menyumbang inflasi, jadi kami treatment-nya adalah mana yang tidak ada di Kalimantan Tengah, mana yang bisa menekan,” tambahnya. Sementara itu, Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono menuturkan Jatim pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional dan kontribusinya 14,22% untuk Indonesia di mana investasi meningkat di atas rata-rata bahkan kenaikannya tinggi untuk penanaman modal asing. “Selama ini kami sesuai dengan program, BI dan TPID Jawa Timur rapat koordinasi antar daerah, gerakan tanam pangan, dan juga operasi pasar,” pungkasnya.

Selengkapnya
image

Purna Tugas PNS BPSBTPH Provinsi Kalteng

Dinas TPHP - Palangka Raya - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Tengah Rabu, 30 September 2020 menggelar acara pelepasan purna tugas kepada 2 (dua) orang PNS yaitu Ibu Yulia Surianingsih (Pengawas Benih Tanaman Penyelia) yang akan pensiun mulai 1 Oktober 2020 dan Ibu Latiana (staf Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi benih) yang telah memasuki pensiun bulan April 2020 lalu. Kepala BPSBTPH mengatakan bahwa dengan berkurangnya tenaga fungsional pengawas benih tanaman sementara beban tugas semakin bertambah mohon kepada Kepala Dinas dapat mempertimbangkan pengaturan penambahan personil tenaga teknis di BPSBTPH. Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Sekretaris Dinas dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan kerjasamanya dalam melaksanakan tugas selama ini. Dedikasi dan loyalitas serta tanggung jawab yang telah diberikan pimpinan dalam melaksanakan tugas telah dilakukan dengan baik dan amanah. Untuk itu apabila ada kesalahan dan kekhilafan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terkait dengan kekurangan tenaga baik di Dinas maupun di UPT saat ini juga banyak yang pensiun baik eselon IV maupun fungsional umum. Namun demikian kami berharap agar pejabat fungsional PBT yang ada tetap dioptimalkan.(Oong Adhari/Foto: Oong Adhari)

Selengkapnya
image

Mentan ingin Wujudkan Pertanian Modern di Kalteng

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, mengungkapkan bahwa program food estate merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempersiapkan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi lumbung pangan. Dengan program ini, Mentan berharap produksi pertanian meningkat drastis sehingga mampu menambah kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor serta menumbuhkembangkan sektor pertanian secara merata. “Apa yang diminta Presiden adalah sebuah penghargaan yang luar biasa untuk Kalimantan Tengah. Sebab nantinya semua mata akan tertuju ke sini. Ini tantangan yang sangat bagus bagi kita, Pak Gubernur,” ujar Mentan saat mengunjungi lokasi Food Estate dan Padat Karya Tunai Irigasi pada eks lahan gambut di Desa Gadabung Kecamatan Pendih Batu Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Kamis (11/6). Secara singkat, kata Mentan, food estate merupakan proyek klaster untuk pengembangan sayuran, buah-buahan dan aneka tanaman pangan sebagai kebutuhan utama masyarakat Indonesia. Bahkan, Pemerintah juga akan membangun sarana produksi dan infrastruktur pertanian seperti embung dan irigasi. “Saya akan turunkan hortikultura, kemudian saya akan turunkan pepaya, sayuran, peternakan dan lain-lain. Kira-kira itu bayangannya. Jadi, bicara Food Estate bukan cuma padi dan jagung saja. Kita buat konsep berbasis klaster. Jadi setiap wilayah harus dipetakan, kita klasterkan, ada klaster peternaknya, ada klaster apanya, dan lain sebagainya,” katanya. Menurut Mentan, konsep pengembangan food estate meliputi diversifikasi pangan yang digarap di area 164 ribu hektare. Diharapkan, cara-cara ini bisa membantu Provinsi terdekatnya untuk meningkatkan produksi tanaman pangan. “Harus dipahami, kalau mau tanam hanya untuk kepentingan beras saja, banyak sekali di wilayah lain. Tapi pertanian yang ingin dibuat kali ini tidak pernah ada di Indonesia. Jadi tolong Pak Gubernur, Pangdam, DPRD, kita bersama-sama, Pak Danrem, Pak Kapolda, Kabinda, dan Kejaksaan Tinggi kita bersama-sama bangun dan kembangkan food estate ini,” katanya. Mengenai hal ini, Gubernur Sugianto Sabran menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Pusat dalam memproyeksikan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Untuk itu, Gubernur meminta semua jajaran Forkopimda dan seluruh stakeholder mendukung program Food Estate tersebut. “Di Kalteng kita memiliki potensi pertanian, seperti di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Barito Timur. Maka itu, kita harus bangun pertanian ini menjadi lebih baik. Terima kasih, Pak Menteri atas arahannya. Pada intinya kami selaku Pemerintah Daerah siap bekerja. Ini kepercayaan yang sangat luar biasa. Jadi kita harus sambut dengan semangat. Kalimantan Tengah siap, Pak Menteri. Sebelum Bapak Presiden datang, kita harus sudah siap semua,” katanya. Sebagai informasi, Kalimantan Tengah merupakan wilayah subur yang berhasil mengembangkan Padi Inbrida Varietas Unggul Baru INPARI-42 dan Padi Hibrida SUPADI. Selain padi, Provinsi ini juga berhasil memproduksi jagung untuk kebutuhan nasional. Tahun 2015 misalnya, produksi Jagung di sana mencapai 8.940 ton Pipilan Kering dan tahun 2019 produksi jagung sebesar 71.000-118.000 Ton Pipilan Kering, naik hampir 1.000 persen. Sedangkan untuk luas baku sawah Kalimantan Tengah tahun 2018 mencapai 186.510 Ha. Mengacu pada Ketetapan Menteri ATR/BPN Nomor: 686/SK-PG.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 Perihal Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 seluas 136.486 Ha.

Selengkapnya
image

Pemerintah Mempersiapkan Provinsi Kalteng menjadi Lumbung Pangan atau Food Estate

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa program food estate merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi. Melalui program tersebut, dia berharap produksi pertanian dapat meningkat, sehingga mampu menambah kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor serta menumbuhkembangkan sektor pertanian secara merata. Secara singkat, kata Mentan, food estate merupakan proyek klaster untuk pengembangan sayuran, buah-buahan dan aneka tanaman pangan sebagai kebutuhan utama masyarakat Indonesia. Bahkan, Pemerintah juga akan membangun sarana produksi dan infrastruktur pertanian seperti embung dan irigasi. “Saya akan turunkan hortikultura, kemudian saya akan turunkan pepaya, sayuran, peternakan dan lain-lain. Kira-kira itu bayangannya. Jadi, bicara Food Estate bukan cuma padi dan jagung saja. Kita buat konsep berbasis klaster. Jadi setiap wilayah harus dipetakan, kita klasterkan, ada klaster peternaknya, ada klaster apanya, dan lain sebagainya,” katanya.

Selengkapnya
image

Gandeng Kementerian PUPR dan KEMHAN, KEMENTAN akan jadikan Kalteng Lumbung Pangan

Kementerian Pertanian ( Kementan) menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertahanan ( Kemhan) untuk menjadikan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai lumbung pangan di masa depan. Kementan berperan sebagai penanggung jawab penuh pada aspek budi daya dari pra hingga pasca panen dalam rangka peningkatan produksi. Sementara itu, Kementerian PUPR mendukung pembangunan irigasi primer dan sekunder, namun irigasi tersier menjadi tugas Kementan. Kemudian, Kemhan berperan dalam pengerahan personel TNI untuk membantu percepatan olah tanah, tanam, serapan gabah, dan memiliki fungsi pengawasan yang kuat di lapangan.

Selengkapnya